Meskipun pertumbuhan ekonomi di tahun ini mengalami tekanan, namun pengusaha properti di Jawa Tengah masih bisa tersenyum pada penutupan tahun ini. Menurut Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, penjualan rumah di akhir tahun ini melebihi ekspektasi.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah REI Jawa Tengah Bidang Promosi, Publikasi, Pameran dan Humas, Dibya K Hidayat mengungkapkan, sebenarnya REI memasang target lebih rendah dari tahun sebelumnya karena diperkirakan ada imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang baru saja dilakukan. Belum lagi tekanan nilai tukar rupiah dan terus tertekan dan harga minyak dunia yang terus merosot.

"Dari pameran terakhir REI untuk tahun ini kami berhasil menjual 77 unit rumah, jumlah tersebut melebihi prediksi kami karena sebelumnya kami khawatir masyarakat akan menunda pembelian rumah, " kata Dibya K Hidayat Jumat (19/12/2014).

Menurutnya, jumlah tersebut akan kembali meningkat mengingat masih ada beberapa pengembang yang mengikuti pameran REI tersebut belum melaporkan perolehan penjualan mereka.

Dari keseluruhan penjualan tersebut, lebih dari 50 persennya dikontribusikan rumah tipe menengah. Hal itu merupakan indikasi bahwa perekonomian masyarakat yang semakin baik.

Untuk tipe menengah sendiri merupakan rumah yang dipatok harga lebih dari Rp 200 juta, sedangkan di bawah itu termasuk rumah sederhana.

Meski dinilai melebihi ekpektasi, namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya tetap mengalami penurunan hingga 5 persen. Pertumbuhan antara tahun 2012 ke 2013 mencapai 20 persen, untuk pertumbuhan tahun 2013 ke 2014 hanya 15 persen.

Menurutnya, lebih rendahnya pertumbuhan di tahun ini merupakan dampak dari sikap perbankan yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) kepada para nasabah.

Selain itu, untuk KPR sendiri tidak ada penurunan suku bunga sehingga turut memberikan dampak pada tertundanya pembelian rumah oleh masyarakat.

"Tapi kami optimis tahun depan penjualan akan lebih baik lagi mengingat dukungan dari Pemerintah untuk sektor properti salah satunya tidak dilakukannya penghapusan program rumah sederhana tapak melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," kata Dibya. (Edhie Prayitno Ige/Gdn)


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana merevisi peraturan menteri perumahan rakyat nomor 3 tahun 2014, mengenai pembatasan subsidi untuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP). Dengan begitu masyarakat masih bisa mendapatkan KPR FLPP (bersubsidi).
"Menteri PU Pera dengan tegas akan menyampaikan akan revisi, beliau sudah menyampaikan kepda bapak presiden Jokowi," ujar Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, Anton R Santoso, Jumat (14/11/2014).
Selain perpanjangan waktu KPR FLPP, Anton juga bergarap regulasi perizinan yang menyita biaya dan waktu mohon dapat perhatian dari Kementerian. Karena target pengusaha ingin menghapus backlog perumahan sesuai target pemerintah.
Anton menyatakan anggaran untuk rumah subsidi sebesar Rp 5,1 triliun, hanya cukup untuk 58 ribu unit rumah. Padahal pemerintah selanjutnya menargetkan 400 ribu unit rumah yang bisa dibangun.
"Kalau 400 ribu anggaran tiga kali dari Rp 5,1 triliun," ungkap Anton.
Agar pemerintah punya anggaran untuk membiayai KPR FLPP dan pembangunan rumah subsidi, harus ada pemangkasan anggaran dari sektor energi. Jika dialokasikan tepat, maka pemerintah bisa mengatasi backlog perumahan yang banyak.
"Harus ada pengalihan subsidi BBM. Artinya kita lihat kabinet pro rakyat mau menggelontorkan itu terutama dengan dewan," jelas Anton.

sumber : tribunnews




Lokasi : Desa Mororejo Kaliwungu
Hubungi : 085799800111, 085950584492, 089604086598, 0294 382269










Lokasi : Jetis Kendal, sebelah barat SMA N 2 Kendal
Hubungi : 085799800111, 085950584492, 089604086598, 0294 382269
Copyright rumah-ramah.com @2015 Design by NP WebDesign